.
headerphoto
 





LAPORAN WORKSHOP/SOSIALISASI PERLUASAN KUR - Ambon
Rabu, 16 November 2011 18:16:56 - oleh : admin

LAPORAN WORKSHOP/SOSIALISASI

PERLUASAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

TIM PELAKSANA KOMITE KEBIJAKAN KUR

Kamis, 21 Juli  2011 pukul 09.00-selesai

Hotel Aston Natsepa, Jl. Raya Natsepa No. 36, Ambon 97582, Provinsi Maluku.

                                               

1.    Kegiatan Koordinasi dan Workshop/Sosialisasi Perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 21 Juli  2011 pukul 09.00 WIT s.d. selesai, bertempat di Hotel Aston Natsepa, Jalan Raya Natsepa N0. 36, Suli Salahitu, Maluku Tengah, Ambon, Provinsi Maluku. Koordinasi dan Workshop/Sosialisasi Perluasan KUR tersebut dibuka  oleh Astaf Ahli Gubernur  Maluku. (Bapak H. Ibrahim). Adapun Keynotes Speaker oleh Deputi Bidang Keuangan dan Ekonomi Makro, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian (Bapak Erlangga Mantik)

2.    Kegiatan Workshop/Sosialisisasi  Perluasan KUR dihadiri oleh wakil-wakil dari Koperasi, Kelompok Pengrajin instansi terkait yaitu:

a.    Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

b.    Kementerian Pertanian;

c.    Kementerian Perindustrian;

d.    Kantor Sekretariat Kabinet:

e.    Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP) Pusat dan Perwakilan Ambon;

f.     Instansi Pemerintah Daerah, Provinsi Maluku;

g.    Walikota Ambon:

h.    Dinas-dinas terkait Prop Maluku;

i.      Kantor Pusat  dan Cabang Perum Jamkrindo Sulawesi Selatan ;

j.      Bank Indonesia Pusat dan Kantor Bank Indonesia Ambon;

k.    Wakil dari Kantor Pusat  BRI

l.      Kantor cabang Bank Pemberi Kredit yaitu: PT.BNI (Persero) Tbk, PT. BRI (Persero) Tbk, PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT BTN, dan PT. Bank Syariah Mandiri; dan Bank Maluku.

3.    Agenda koordinasi dan workshop/sosialisasi  tersebut adalah sebagai berikut:

a.    Pembukaan

b.    Sambutan dan Pengarahan

1.      Staff Ahli Bidang Hukum Gubernur Maluku (Bapak H. Ibrahim);

2.      Wakil Pimpinan Bank Indonesia Ambon (Bapak Poltak Sitanggang)

3.      Deputi Bidang Keuangan dan Ekonomi Makro, Kementerian Koordinasi   Bidang Perekonomian (Bapak Erlangga Mantik).

c.    Penanda tangan akad KUR

d.    Panel Diskusi Pelaksana Tehnis Komite Kebijakan Program KUR dan Tanya Jawab

e.    Dialog Bank Pelaksana dengan UKM calon Debitur KUR (diadakan di Foyer Ruang Rapat)

4.    Dalam Sambutannya Staf Ahli Bidang Hukum Propinsi Maluku (Bapak Ibrahim) menyampaikan pegarahan tertulis, Gubernur Maluku  menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi dan potensi perekonomian di wilayah Provinsi Maluku  yang dapat digunakan sebagai bahan diskusi dan pekerjaan rumah antara lain sbb:

a.    Wilayah Provinsi Maluku sebagian besar merupakan kepulauan  dan dataran yang berbentuk hutan dan laut  yang sangat  luas bagi suatu wilayah Provinsi dengan penduduk yang relative sedikit sekitar 3-4 juta. Rasio penduduk dan luas wilayah yang relatip kecil ini merupakan suatu potensi yang besar untuk dapat dikembangkan dimasa mendatang.

b.    Potensi ekonomi di Provinsi Maluku sangat besar, namun terkendala sumberdaya produktif seperti permodalan, tehnologi dan pemasaran. Khusus dalam hal permodalan, sektor perbankan merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk mewujudkan bertumbuhnya salah satu bagian dari ekonomi kerakyatan yaitu sektor UMKM yang produktif.

c.    Wilayah Provinsi Maluku yang sebagian besar merupakan wilayah lautan yang berada di seluruh kepulauan, maka koordinasi merupakan hal sangat mahal dan  perlu peningkatan Sosialisasi KUR di seluruh wilayah Propinsi Maluku   sehingga dapat meningkatkan pemahaman KUR serta meningkatkan jumlah penyaluran KUR serta distribusinya pada sektor-sektor pertanian, perindustrian, perikanan dan kelautan serta sektor kehutanan.

d.    Perkembangan penyaluran dan debitur KUR di Provinsi Maluku masih relatip kecil namun masih dapat meningkat seiring dengan peningkatan pemahaman dan  keikutsertaan BPD Maluku   sebagai salah satu bank pelaksana KUR.

e.    Pemda Provinsi Maluku  akan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam program KUR di wilayah kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan fasilitasi pembiayaan terhadap UMKMK.

f.     Terima kasih kepada semua pihak dan mengharapkan melalui upaya  sosialisasi  dan peningkatan koordinasi secara konsisten mampu mendukung pengembangan UMKM di Maluku. Diharapkan pula, melalui upaya positip ini, dapat berjalan secara berkelanjutan untuk mengoptimalkan pembangunan di Provinsi Maluku.

Disaping itu,  diharapkan agar  perbankan senantiasa dapat mengedepankan penyaluran KUR di Maluku, agar lebih efisien dan efektif, pengetahuan perbankan dan SKPD akan program KUR harus dalam satu visi, sehingga eksekusi penyalurannya dapat lebih mengena sasaran dan bermanfaat khususnya dalam rangka peningkatan penyaluran KUR di seluruh wilayah Provinsi Maluku.

5.    Dalam sambutannya, Wakil Pimpinan Bank Indonesia Ambon (Bapak Poltak Sitanggang ) menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

a.    Kondisi perekonomian di wilayah Provinsi Maluku  secara umum sebagai wilayah pertanian, perkebunan dan kelautan mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

b.    Realisasi penyaluran KUR di wilayah Maluku  sampai Juni  2011 baru mencapai sebesar Rp 815,04 milyar atau sebesar 18,87 persen dari total realisasi KUR di Maluku. Jumlah tersebut hanya sebesar 1,89 persen dari total realisasi KUR secara nasional. Disamping itu, kontribusi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku di wilayah Provinsi Maluku  masih relative kecil yaitu dibawah lima persen.

c.     Secara nasional penyaluran KUR tertinggi di sektor perdagangan yang mencapai 63 persen, sementara di sektor pertanian penyerapannya berkisar antara 19 hingga 21 persen.  Padahal sektor pertanian mempunyai peran strategis dan dominan dalam perekonomian dan juga sangat penting dalam menunjang pertumbuhan daerah yang berkelanjutan. Penyerapan KUR tahun 2011 sampai dengan bulan 1Juli 2011 sebesar Rp 14.453,7 Milyar atau 72,3% dari target Rp 20 Trilyun dengan jumlah debitur  sebanyak 989.157 UMKM.            

d.    Berdasarkan rencana pengembangan, wilayah Provinsi Maluku khususnya Kota Ambon dijadikan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan kegiatan pemerintahan telah berkembang walaupun masih harus mengejar ketinggalan pertumbuhan dari wilayah-wilayah lain khususnya pulau Jawa. Hal ini menunjukkan potensi wilayah Provinsi Maluku sebagai wilayah penopang dan pengembangan ekonomi di wilayah Indonesia Bagian Timur dimasa depan merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh Pemda Maluku bekerja sama dengan Pemerintah Pusat khususnya dalam sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah Provinsi Maluku..

6.    Dalam Key Notes Speakernya, Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan KUR (Bapak Erlanga Mantik)  menyampaikan hal-hal antara lain sebagai berikut:

a.    Perlunya pemahaman yang sama atas pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) antara instansi pemerintah, perbankan dan penjaminan dalam implementasinya dilapangan sehingga diharapkan tidak ada perbedaan persepsi  kebijakan KUR. Dalam penyaluran KUR tahun 2010 - 2014 ditargetkan yaitu sebesar Rp 20 trilliun per tahun dengan penyertaan modal pemerintah sebesar Rp. 2 trilliun setiap tahunnya. Pencapaian target tersebut bukan hal yang mudah sehingga perlu kerjasama semua pihak termasuk kerjasama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Disamping itu, pemerintah mencanangkan agar penyaluran diluar sector perdagangan yaitu sektor pertanian, perindustrian, kelautan dan perikanan serta sektor kehutanan dapat mencapai sebesar 25 % pada akhir tahun 2011.

b.    Sejak dilakukan perubahan dan relaksasi peraturan pelaksanaan KUR sampai perubahan Addendum III MoU KUR yaitu antara lain:

1.    Meningkatkan plafon KUR Mikro yang semula Rp. 5 juta menjadi Rp. 20 juta;

2.    Meningkatkan penjaminan Pemerintah untuk sektor pertanian, kelautan,dan perikanan, kehutanan serta industri kecil yang semula 70% menjadi 80%;

3.    Memberikan skema KUR untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan penjaminan pemerintah sebesar 80%;

4.    Meningkatkan plafon KUR untuk program lingkage executing (penyaluran KUR tidak langsung)  dari semula Rp 1 milyar menjadi Rp 2 milyar;

5.    Memberikan jangka waktu kredit/pembiayaan investasi untuk perkebunan tanaman keras langsung 13 tahun

c.    Disamping itu kedepan Pemda Propinsi Maluku  diharapkan dapat segera mengimplementasikan  Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUR, sebagai amanah dari Inpres No. 3 ahun 2010. Dalam Inpres tersebut, antara lain diatur mengenai tugas-tugas pemerintah daerah terutama menyiapkan calon-calon debitur baru yang bisa mendapatkan KUR dan menyusun rencana tindak perluasan KUR pada tahun 2011 - 2012. Berdasarkan hasil rakor Penyusunan Rencana Tindak Perluasan KUR tahun 2011-2012 pada tanggal 20 April 2011 di Denpasar, Pemda Maluku  telah menyusun dan menyerahkan Matrix Rencana Tindak Tahun 2011.    

d.    Dengan kegiatan Koordinasi dan workshop/sosialisasi perluasan KUR ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman berbagai pihak sehingga tidak terjadi adanya salah penafsiran/pemahaman atas pelaksana program perluasan KUR di daerah propinsi Maluku. Di samping itu, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan penyaluran KUR di Propinsi Maluku melalui pelaksanaan rencana Tindajk Pemda Maluku di tahun-tahun mendatang.

 

7.    Dalam acara penanda tanganan akad kredit KUR, ditampilkan beberapa orang debitur yang berasal dari masing-masing Bank Pelaksana sebagai wakil-wakil debitur yang mendapatkan kredit dari masing-masing bank pelaksana KUR.  Adapun masing-masing debitur tersebut sebagai berikut:

a.    Bapak Anang Sapto, debitur dari BSM   dengan jumlah KUR sebesar Rp. 300 juta sektor perdagangan.

b.    Ibu Kemala Mutia, debitur dari Bank BRI   dengan jumlah KUR Modal Kerja sebesar Rp. 20 juta sektor perdagangan

c.    Bapak Muhammad Efendi, nasabah dari Bank BNI dengan jumlah KUR sebesar Rp 50 juta  sektor perdagangan

d.    Bapak Sahiman, debitur Bank BTN  dengan jumlah KUR sebesar Rp 40 juta sektor perdagangan sembako.

e.    Bapak Budi Santos0,  debitur Bank Syariah Mandiri, dengan jumlah KUR sebesar Rp 75 juta sektor perdangan ;

f.      Bapak Hamba Allah, nasabah dari BPD Kalteng   dengan jumlah KUR Modal Kerja sebesar Rp. 30 Juta untuk sektor pertanian.

8.    Panel Diskusi Pelaksana Teknis Komite Kebijakan Program KUR dengan pembicara: Bapak Djoko Waluyo (Asdep Urusan Pasar Modal, Perbankan dan LKBB) yang didampingi dari wakil Kementerian Teknis yaitu Kementerian Pertanian (Ibu Sumarni), dan wakil dari PT. BRI (Bapak Sofyan). Sedangkan moderator diskusi adalah: Bapak Asep Budi S (Direktorat Kredit, BPR dan UMKM, Bank Indonesia).

9.    Dalam presentasinya, Ibu Sumarni dari Kementerian Pertanian, menjelaskan tentang program-program kementerian dalam rangka peningkatan penyaluran KUR tahun 2011 khususnya yang dapat dikaitkan dengan kegiatan percepatan dan  perluasan program KUR oleh Pemda di seluruh Wilayah Provinsi Maluku. Perluasan penyaluran KUR di sektor prioritas khususnya sektor pertanian telah menjadi perhatian dan priootitas dari Kementerian Pertanian, sehingga semua kegiatan dan aktivitas Kementerian Pertanian tahun 2011 - 2012 lebih diarahkan kepada program-program perluasan dan percepatan pemberian kredit program dan KUR.

10. Sementara itu, dalam presentasinya, Bapak Sofyan, dari BRI, menjelaskan tentang pengalaman BRI dalam pelaksanaan perluasan KUR melalui program linkage perkebunan di wilayah Sulawesi. Berdasarkan pengalaman BRI tersebut, maka keterlibatan Dinas-dinas dan instansi terkait dalam menyediakan calon debitur dan pembinaannya akan dapat membantu bank dalam menyalurkan KUR lebih optimal sehingga pada giliranya akan dapat meningkatkan penyaluran KUR tahun 2011 yang dapat dikaitkan dengan program perluasan KUR oleh Pemda di seluruh Wilayah Provinsi Maluku.

11. Asisten Deputi Urusan Pasar Modal, Perbankan dan LKBB ( Bapak Djoko Waluyo) menyampaikan pokok-pokok substansi kebijakan Kredit Usaha Rakyat antara lain:

a.      Latar belakang KUR dan potensi UMKM

b.      Pengertian dan Sumber dana KUR

c.      Ruang lingkup, maksud dan tujuan KUR

d.      Skema dan pihak-pihak yang terkait KUR

e.      Struktur dan Sasaran Debitur KUR

f.       Kriteria debitur dan mekanisme penyaluran KUR

g.      Pola penyaluran KUR melalui Lembaga Lingkage (Executing dan Channeling)

h.      Ketentuan Suplesi dan Restrukturisasi KUR

i.        Relaksasi Pelaksanaan KUR terutama setelah ditandatangani Addendum III Kesepakatan Bersama (Mou) KUR

j.        Kewajiban Kementerian Teknis

k.      Peran Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pendukung Pelaksanaan KUR

12. Disamping itu, dalam kesempatan tersebut dijelaskan pula mengenai kewajiban  Pemerintah Daerah Dalam Menyusun Rencana Tindak Perluasan KUR tahun 2011-2012 sebagaimana diamanatkan dalam Inpress No. 3 Tahun 2010  yang harus disusun oleh Pemerintah Daerah. Dalam Inpres tersebut, antara lain diatur mengenai tugas-tugas pemerintah daerah terutama menyiapkan calon-calon debitur baru yang bisa mendapatkan KUR dan menyusun program kerja dinas-dinas terkait dalam  rencana tindak perluasan KUR pada tahun 2011 - 2012. Berdasarkan hasil rakor Penyusunan Rencana Tindak Perluasan KUR tahun 2011-2012 pada tanggal 20 April 2011 di Denpasar, Pemda Maluku telah menyusun dan menyerahkan Matrix Rencana Tindak Tahun 2010-2011 tinggal melengkapi program kerja yang akan dilakukan oleh Pemda dan dinas-dinas terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2011 dan 2012.

 

13. Berdasarkan hasil diskusi dan tanya jawab dalam panel diskusi tersebut dapat dilaporkan hal-hal sebagai berikut:

a.    Pada prinsipnya kegiatan sosialisasi pada instansi terkait dan lembaga di daerah sangat diperlukan agar tidak terjadi perbedaan pemahaman pelaksanaan KUR,  sehingga diharapkan dapat meningkatkan penyerapan KUR di Propinsi Kalimantan Tengah;

b.    Pelaksanaan sosialisasi di Propinsi Maluku akan dikembangkan sampai menjangkau seluruh Kota/Kabupaten Dati II di wilayah Propinsi Maluku dan Bank Indonesia Amnbon bersedia memfasilitasi kegiatan tersebut,

c.    Keterlibatan BPD Propinsi Maluku  sebagai Bank milik Pemerintah Daerah dan  Bank Pelaksana KUR harus ditingkatkan  dan segera dilakukan upaya-upaya konkrit dalam penyaluran KUR dan dilakukan sosialisasi di seluruh cabang BPD  agar segara dapat meningkatkan pencapaian  penyaluran KUR tersebut.

d.    Agar efektip pelaksanaan penyaluran KUR di daerah Propinsi Maluku, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala secara menyeluruh diputar dari wilayah kabupaten/ kotamadya satu ke wilayah kabupaten yang lain. Disamping itu, perlu dipikirkan peningkatan pasar yang dapat mendorong peningkatan pangsa pasar.

e.    Bagi debitur yang ingin mendapatkan KUR dengan skema linkage program  dapat dilayani oleh Bank Maluku dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di bank mandiri.  

14. Dialog dengan UKM calon Debitur KUR dengan Bank Pelaksana dipandu oleh Bapak A. Heri Susanto  dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam pelaksanakan kegiatan dialog ini dilakukan wawancara secara langsung antara calon debitur dengan perbankan berkenaan dengan masalah criteria debitur KUR, syarat-syarat pengambilan KUR, tata cara pinjaman KUR, jangka waktu pinjaman, angsuran, agunan dan lain-lain sesuai permasalahan dari masing-masing debitur. Bank Pelaksana yang menyiapkan stand antara lain Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN, BSM serta Bank Maluku.

15. Tindak lanjut dari hasil sosialisasi tersebut adalah sebagai berikut:

a.    Pemda dan perbankan akan melakukan koordinasi dalam Tim Monitoring dan Evaluasi KUR secara tersendiri diseluruh wilayah Provinsi Maluku  melalui dinas-dinas terkait untuk meningkatkan  penyaluran maupun distribusi pada sektor-sektor prioritas yaitu pertanian, perindustrian, perikanan dan kelautan serta kehutanan.

b.    Diharapkan dengan dilaksanakannya rapat-rapat koordinasi di daerah terkait penyaluran KUR di Propinsi Maluku secara periodik dan  membuat langkah-langkah tindak lanjut dan rencana tindak yang akan dikoordinir Pemda .Provinsi Maluku   bekerjasama dengan Bank Indonesia Ambon akan dapat meningkatkan perluasan penyaluran KUR di wilayah Propinsi Maluku,

Jakarta, 27 Juli 2011.

Berita "Sosialisasi" Lainnya



.