.
headerphoto
 





LAPORAN FORUM KOORDINASI RENCANA TINDAK PERLUASAN KREDIT USAHA RAKYAT KUR, DENPASAR 8 MARET 2012
Senin, 9 April 2012 17:36:57 - oleh : Ahmad Fahrudin
LAPORAN FORUM KOORDINASI RENCANA TINDAK PERLUASAN KREDIT USAHA RAKYAT KUR, DENPASAR 8 MARET 2012

LAPORAN FORUM KOORDINASI RENCANA TINDAK PERLUASAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DENPASAR 8 MARET 2012

 

 

Kegiatan Forum Koordinasi Rencana Tindak Perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilaksanakan pada hari kamis, tanggal 8 Maret 2012 pukul 09.00 WITA s.d selesai, bertempat di Hotel Mercure Kuta, Jl. Pantai Kuta Banjar Pande Mas, Kuta, Denpasar, Provinsi Bali. Forum Koordinasi Rencana Tindak Perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut dibuka dan sekaligus menjadi Keynote Speaker oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Bapak Erlangga Mantik).

Kegiatan Forum Koordinasi Rencana Tindak Perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dihadiri oleh wakil-wakil dari berbagai instansi terkait yaitu:

a. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana, Kementerian Pertanian;

b. Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan;

c. Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian

d. Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan;

e. Deputi Akuntan Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);

f. 19 Pemerintah Daerah Provinsi Seluruh Indonesia

g. Direktur Kredit, BPR dan UMKM, Bank Indonesia;

h. Direktur UKM, PT. Bank Rakyat Indonesia;

i.  Direktur Commercial Banking, PT. Bank Mandiri;

j.  Direktur UMK, PT. Bank Negara Indonesia;

k. Direktur Kredit,PT. Bank Tabungan Negara;

l.  Direktur UKMK, PT. Bank Bukopin;

m.Direktur Pembiayaan Komersil & Konsumer, PT. Bank Syariah Mandiri;

n. Direktur Pembiayaan, PT. BNI Syariah;

o. Direksi PT. Askrindo;

p. Direksi Perum Jamkrindo;

q. Direksi PT. Jamkrida Jawa Timur;

r. Direksi PT. Jamkrida Bali, Mandara;

s. Direksi BPD Bali;

t.  Ketua ASBANDA

u. Asdep Urusan Analisa Kebijakan Makro, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

v. Asdep Urusan Kebijakan Fiskal, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

w. Asdep Urusan BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

x. Asdep Urusan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

y. Bank Dunia (Djauhari Sitorus).

 

Agenda Forum Koordinasi Rencana Tindak Perluasan KUR tersebut sebagai berikut:

a. Pembukaan.

b. Sambutan dan Pengarahan Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

c. Panel Diskusi:

1. Sesi I Perluasan KUR sektoral.

2. Sesi II Fasilitasi dan Perluasan KUR  di Daerah.

d. Diskusi dan Konsultasi Rencana Tindak Perluasan KUR.

e. Penutup.

 

Dalam Sambutan dan Pengarahannya, Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan KUR menyampaikan hal-hal antara lain sebagai berikut:

a. Perekonomian Indonesia dapat tumbuh sebesar 6,5% pada tahun 2011 (lebih tinggi dari perkiraan semula 6,4%). Kita optimis, akan tetap terjaga di tahun 2012 yang diperkirakan tumbuh sebesar 6,7% (prakiraan BI sekitar 6,3% - 6,7%).

b. Pertumbuhan sektor industri pengolahan dan sektor pertanian masih dibawah pertumbuhan ekonomi keseluruhan yakni masing-masing sebesar 6,2% dan 3%. Sementara  sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh sebesar 9,2%, dan sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh tinggi sebesar 10,7%. Sektor industri dan pertanian yang banyak menyerap tenaga kerja.

c. Laju inflasi tahun 2011 sebesar 3,79% (yoy) atau di bawah kisaran sasaran yang ditetapkan sebesar 5% ± 1%. Koordinasi kebijakan baik di tingkat nasional maupun daerah berkontribusi pada rendahnya inflasi tahun 2011.

d. Berdasarkan data BPS, ekspor Indonesia di tahun 2011 mencapai US$  203,6 milyar, tumbuh sebesar 29,1% (yoy). Sedangkan Impor dalam periode yang sama mencapai US$ 177,3 milyar, tumbuh sebesar 30,7% (yoy). Sehingga pada tahun 2011 surplus perdagangan mencapai  US$ 26,3 milyar.

e. Capaian penyaluran KUR tahun 2011 meningkat sangat pesat yaitu sebesar Rp 29 Trilyun, naik 68,6% dari penyaluran tahun 2010 sebesar Rp 17,2 triliun atau mencapai 45% diatas target tahun 2011 sebesar Rp 20 Trilyun.

f. Pada tahun 2012 target penyaluran KUR telah ditetapkan sebesar Rp 30 Trilyun. Meski target tersebut hanya naik sekitar 3,4% dari capaian di tahun 2011, namun disadari untuk mencapai target tersebut tidaklah mudah. Bank Pelaksana yang baru bergabung diharapkan dapat memperbesar penyaluran KUR mulai Maret 2012.

g. Sektor hulu (pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, dan industri pengolahan), tetap menjadi prioritas program KUR. Sektor hulu tersebut mempunyai nilai tambah yang lebih besar dan banyak menyerap tenaga kerja.

h. Penyiapan calon debitur KUR, merupakan hal yang strategis dan merupakan tugas kita bersama. Mengacu kepada Nota Kesepahaman Bersama (MOU) KUR, Kementerian Teknis mempunyai tugas yaitu:

1. Mempersiapkan UMKMK yang produktif (individu, kelompok, kemitraan, cluster) yang dapat dibiayai dengan KUR;

2. Menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penjaminan KUR;

3. Melakukan pembinaan dan pendampingan UMKMK selama  masa pengurusan dan pengembalian kredit/pembiayaan;

4. Memfasilitasi hubungan antara UMKMK dengan pihak lainnya seperti perusahaan inti/offtaker yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha.

 

Panel diskusi sesi I mengenai Perluasan KUR Sektoral dimoderatori oleh Bapak Nurdin (Perwakilan dari BPKP) yang didampingi dari wakil Kementerian Teknis yaitu, Kementerian Pertanian (Ibu Sumarni), Kementerian Kelautan dan Perikanan (Ibu Pamuji Lestari), Kementerian Perindustrian (Bapak Edy Wardoyo), dan Kementerian Kehutanan (Bapak Singgih Mahari Sasongko) .

Dalam presentasinya, Ibu Sumarni dari Kementerian Pertanian menjelaskan rencana kerja perluasan KUR di Kementerian Pertanian dengan membentuk pokja yang bertugas melakukan sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi penyaluran KUR, fasilitasi, penyusunan pedoman KUR untuk sektor pertanian, Mengalokasikan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk melakukan koordinasi dengan cabang bank, sosialisasi dan identifikasi calon debitur, dan Melingkagekan dengan program-program Kemeneterian Pertanian dan program PNPM (Gapoktan PUAP), untuk akses KUR. Untuk mencapai rencana tersebut Kementerian Pertanian memiliki 2 program yaitu untuk sektor budidaya :  (a) Kelompok SLPTT (Sekolah Lapang Pelaksanaan Tanaman Terpadu) setiap tahun seluas 3,5 juta ha, (b) 5.700 LM3 dan (c) 2.000 Sarjana Membangun Desa (SMD), (d) pengembangan cluster komoditas. Dan sektor usaha penggilingan padi sebanyak 106.523 unit yang meliputi : (a) penggilingan padi besar (5.011) , (b) penggilingan padi kecil (39.012), (c) RMU (36.616), (d) huller (13.221) dan penyosoh (12.663). Untuk mewujudkan tercapainya program tersebut diperlukannya peran dinas-dinas terkait untuk:

a. Melakukan sosialisasi sumber pembiayaan pertanian kepada petani/peternak/pekebun dan pelaku usaha agribisnis penyuluh pertanian;

b. Melakukan identifikasi petani/kelompoktani/Gapoktan yang layak dibiayai KUR yang disediakan perbankan;

c. Melakukan koordinasi dengan cabang bank dan stakeholders lainnya;

d. Melakukan intermediasi akses pembiayaan ke lembaga perbankan;

e. Mengembangkan percontohan klaster (kelompok)  komoditas unggulan yang terintegrasi dari  mulai hulu-budiadaya-hilir, yang dapat diakseskan  dengan perbankan.

f. Memfasilitasi  mencarikan penjamin pasar atau penjamin kredit;

g. Melakukan bimbingan, pendampingan dan pengawalan agar kredit dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran.

Sementara itu menurut Ibu Pamuji Lestari dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam presentasinya menyampaikan pembiayaan yang diusulkan pada tahun 2012 untuk menunjang pengembangan usaha bidang kelautan dan perikanan skala mikro dan kecil yaitu sebesar Rp 3,611 Miliar, dengan rincian untuk usaha garam 74,37 juta, pembudi daya 585 juta, penangkapan 2.2 miliar, pengolahan 485 juta, dan LKM pesisir 267 juta. Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan untuk peningkatan realisasi KUR sektor Kelautan dan Perikanan adalah:

a. Penandatanganan MoU dengan Bank Pelaksana KUR.

b. Meminta kepada seluruh Bank Pelaksana KUR (Bank Umum dan Bank Derah) menyampaikan Laporan bulanan penyerapan KUR sektor KP secara rutin kepada Koordinator KUR sektor KP (Ditjen KP3K).

c. Meminta kepada Bank Pelaksana KUR untuk mengalokasikan plafond khusus sektor KP terutama untuk usaha skala mikro dan kecil dan mensosialisasikannya

d. Mengusulkan skim khusus sektor KP dengan integrasi antara skema KUR dan KKPE (subsidi bunga/bunga rendah dan penjaminan).

e. Mengusulkan revisi addendum III SOP agar tidak mencantumkan agunan tambahan bagi usaha mikro, penurunan suku bunga dan  besarnya penjaminan.

f. Meminta Bank Pelaksana agar KUR sektor KP diprioritaskan bagi kelompok PNPM Mandiri KP (PUMP dan PUGAR) sesuai dengan klaster penangulangan kemiskinan.

g. Mendorong peran unit kerja di pusat dan Dinas Provinsi/Kab/Kota untuk memfasilitasi calon debitur potensial kepada bank pelaksana KUR di daerah serta melakukan pendampingan pelaksanaannya.

h. Mengefektifkan peran  Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) dan Tenaga Pendamping KUR (PPTK) dalam mengakses KUR.

i. Mendorong pemanfaatan KUR dengan mekanisme linkage kepada koperasi binaan KKP : Koperasi Perikanan/Pesisir, BPR Pesisir.

j. Melaksanakan kegiatan Bazar Intermediasi KUR dengan melibatkan Perbankan, Pemda, UMKM-K potensial.

Sedangkan menurut Bapak Edy Wardoyo dari Kementerian Perindustrian memaparkan mengenai pemberdayaan industri kecil melalui KUR dengan program Mempersiapkan  IKM yang produktif (individu, kelompok, kemitraan, cluster) yang dapat dibiayai dengan KUR, Menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penjaminan KUR, Menyiapkan data IKM calon penerima KUR (Kurable), Melakukan pembinaan dan pendampingan IKM selama masa pengurusan dan pengembalian kredit/pembiayaan melalui Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL), Memfasilitasi hubungan antara  IKM dengan pihak lainnya seperti perusahaan inti/offtaker yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha.

Dari Kementerian Kehutanan yang diwakili oleh Bapak Singgih Mahari Sasongko mempresentasikan bahwa dari tahun 2002 s.d sekarang kredit sektor kehutanan diberikan dalam bentuk dana bergulir untuk HTR/HTI, yang disalurkan melalui Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU-PUSAT P2H). Dasar hukum BLU adalah:

a. PP Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi.

b. PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang PKBLU.

c. KepMenkeu Nomor 137/KMK.05/2007 tentang Penetapan P2H Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan PPK-BLU.

d. Peraturan Bersama Menkeu & Menhut Nomor 06.1/PMK.01/2007 dan 02/Menhut-II/2007 tentang Pengelolaan DR di RPH.

e. Peraturan Menhut Nomor P.31/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat P2H.

 Penjaminan Dana Bergulir Untuk HTR:

a. Supplementary System

Pinjaman  dana   bergulir    merupakan   pelengkap/perkuatan modal dari  suatu sistem pembangunan HTR. Pinjaman dana bergulir hanya diberikan atas permintaan debitur.     

b. Kelayakan Usaha

Pinjaman dana bergulir hanya diberikan apabila kreditur (BLU Pusat P2H) menganggap proposal dari Debitur layak dibiayai. Apabila dinyatakan tidak layak, maka tidak dapat diberikan pinjaman.

Target BLU-PUSAT P2H tahun 2012:

a. Luas Hutan Tanaman yang dibiayai dari pinjaman dana bergulir = 80.000 ha.

1. HTR : 39.000 ha

2. HTI  : 26.000 ha

3. HR   : 15.000 ha

b. Alokasi  untuk tiap provinsi sesuai dengan progres perizinan HTR.

Peluang KUR sektor kehutanan:

1. Kegiatan usaha yang telah mendapat izin pemungutan HHK, HHBK dan atau dalam kawasan hutan.

2. Kegiatan usaha perlebahan yang memproduksi madu (lebah madu).

3. Kegiatan usaha persuteraan alam penanaman murbei, penggadaan telur ulat sutera dan produksi kokon (bahan pembuatan benang sutera).

4. Kegiatan usaha: perdagangan kayu legal (dilindungi dokumen kayu), Hutan Rakyat, HKM, Hutan Desa (HD) dan Hutan Rakyat Kemitraan.

Permasalahan KUR yang timbul di sektor kehutanan:

a. Usaha  Di Bidang Kehutanan berjangka panjang karena umur kayu yang siap panen lebih dari 5 tahun.

b. Resiko dalam pengembangan usaha kehutanan cukup tinggi antara lain kebakaran, Illegal logging, Pertambangan Liar, hama penyakit.

c. Sampai saat ini belum ada Success Story  di bidang perkreditan usaha kehutanan.

d. Prosedur pemasaran hasil hutan kayu bagi beberapa kalangan dianggap rumit dan prosedural.

 

Sesi Tanya Jawab:

Pertanyaan:

a. Bapak Asnawi (Sekda Bengkulu)

1. Harapan kedepan kondisi penyaluran KUR lebih baik. Di Bengkulu plafond 2011 sebesar Rp. 400 milyar, namun yang terserap  baru 40%. Yang menyedihkan sektor pertanian khususnya tanaman pangan rendah sekali penyerapannya yang mungkin disebabkan dari petani itu sendiri dan iklim tidak menentu (seharusnya musim tanam, tidak tahunya belum).

2. Terjadi kelangkaan pupuk, bagaimana mengatasinya?

3. Jika BBM dinaikkan, apakah ada kebijakan khusus untuk para debitur KUR?.

 

b. Bapak M. Salam (Staf Biro Ekonomi Daerah Maluku Utara)

1. Pembinaan petani di lapangan susah.

2. Kata koordinasi enak-enak gampang tapi susah dilapangan.

3. Petani-petani di daerah susah. Pemerintah sudah melakukan sosialiasi pupuk bersubsidi, tidak tahunya petani mengalami kesulitan mencari pupuk. Bagaimana meningkatkan produktivitas petani, sementara cari pupuk susah?

4. Impor garam sudah dilakukan begitu juga impor ikan dari Filipina dan Thailand, bagaimana kita menghadapi hal ini?

5. Dibidang kehutanan perlu pembinaan yang persuasif dan harus dipikirkan pemasaran produk, misalnya petani diminta tanam sengon lalu dipasarkan kemana?

 

c. Nyoman (BPD Bali)

1. Untuk KPE kenapa tidak dimasukkan ke KUR?

2. Lembaga Usaha Ekonomi Produktif di Bali biaya rendah. Apa bisa  diberikan juga kepada LUEP?

 

Jawaban:

a. Wakil dari Kementerian Pertanian:

1. Untuk budidaya padi, masalah banyak sekali.

2. Sebenarnya di Bengkulu sudah ada KKPE. Terkait  pupuk, sebenarnya bukan tanggung jawab sepenuhnya Kementerian Pertanian karena ternyata Kemtan hanya mengendalikan 30-35%, sisanya Kementerian Perindustrian, pelaku usaha, dsb.Oleh karena itu ada upaya-upaya lain misalnya BLP (bantuan langsung pupuk). Juga Kementerian Pertanian menyediakan bantuan padi yang puso untuk penggantian  biaya pengusahaan tani.

3. Bengkulu prospek sekali untuk pertanian

4. Untuk yang belum bankable disediakan PUAP supaya naik kelas kluster 3 ke kluster (KUR)

5. KKPE, kalau petaninya  sudah punya agunan pakai skema lain. Tahun 2012 LUEP tidak berupa modal tapi infrastruktur.

6. Untuk mengurangi kenaikan biaya produksi akibat kenaikan BBM, Pemerintah  mengupayakan beberapa program untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha tani, diantaranya program subsidi pupuk, benih, dan kebijakan non harga lainnya.

7. Untuk meningkatkan daya saing usaha petani, kapasitas produksi ditingkatkan melalui ekstensifikasi, intensifikasi, rehabilitasi irigasi, dan intensitas mekanisasi.

 

b. Wakil dari Kementerian Kehutanan:

1. Pusat memfasilitasi pembinanan ke daerah dan pelaksanaannya di pemda. Kebijakan dalam bentuk bantuan sosial ke kelompok tani dan kelompok masyarakat.

2. Untuk sengon, tidak pernah menetapkan jenis tertentu, yang tahu adalah pemerintah setempat.

3. Di Maluku Utara (khususnya Halmahera Barat ) dana bergulir yang disediakan untuk sektor kehutanan sudah disiapkan.

 

c. Wakil dari Kementerian Kelautan dan Perikanan:

1. Sejak 2006 ada bank (BPR) dipesisir Bengkulu

2. Pulau-pulau kecil (P. Morotai) sudah ada kebijakan restrukturisasi  armada kurang dari  5 GT sehingga bisa jadi agunan.

3. Sepakat impor harus diselesaikan.

4. Ada program re-ekspor ikan  yang tidak sesuai dengan masyarakat.

 

Pertanyaan Lanjutan:

a. Ketut (Jamkrida Bali)

1. Jamkrida Bali per Feb 2012 menjamin KUR di Bali.

2. Harapan: agar  tim KUR didaerah melibatkan juga Jamkrida

 

  b.   Didit (Askrindo)

Skim-skim pembiayaan perlu dikembangkan untuk  mengembangkan bisnis-bisnis. Demikian juga BUMN-BUMN bisa dikoordinasikan untuk membantu dalam mengembangkan usaha (UMKM).

 

c.   Gede (Kemenko Perekonomian)

Skim-skim pembiayaan apa yang ada pada Kementerian Kelautan dan Perikanan?

      Usulan:

a. Wakil dari Bukopin 

1. Kenapa sawit merupakan industri pertanian yang besar? Karena sawit produknya khas harus dijual ke pabrik dan berada dalam bentuk kawasan

2. Penanaman tebu rakyat dibuat dengan close system, sehingga perlu ditiru dengan membuat Bapak-bapak angkat

3. Di Sidrap ada pembiayaan padi dimana Bukopin masuk menggunakan close system  dan berhasil karena diantaranya berkat kepedulian pemda. Sehingga jika Kelautan mau menonjolkan produknya misalnya ikan bisa dibuat  dengan close system, kehutanan juga bisa, demikian juga perindustrian.

 

b.  Wakil dari Jamkrida Jatim

Di Jatim ada pasar agro, ada pasar lelang yang dijamin  Jamkrida, dimana para pedagang  mengambil barang-barang dari seluruh Indonesia. Untuk dikirimkan ke  Indonesia bagian timur. Akan dibangun 3 coldstorage. Siapa yang menjamin  UKM disana. Kalau  ini berjalan, mekanisme ini akan sangat membantu perekonomian.

      Jawaban Pertanyaan Lanjutan:

a. Wakil dari Kementan:

1. Kalau close system memang sangat menguntungkan bagi perbankan, namun demikian perlu dipikirkan untuk menggunakan system lainnya sehingga UMKM lebih dapat dikembangkan dan diperdayakan

2. Jamkrida Jawa Timur sudah bagus disamping meng-cover KUR juga KUPS.

3. Di tingkat provinsi, ada tim  yang menangani pembiayaan pertanian sehingga

4. Di Bali penyaluran KUR sektor pertanian sudah bagus.

 

b. Wakil dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Sebenarnya KKP  sudah mengembangkan berbagai skema pembiayaan bagi nelayan termasuk juga sudah didirikan BPR (berlokasi dipesisir pantai).

 

c. Wakil dari Kementerian Perindustrian

Dinas-dinas Perindustrian di daerah siap membantu industri kecil yang mempunyai masalah dalam akses pembiayaan.

Panel Diskusi sesi II mengenai Fasilitasi dan Perluasan KUR di Daerah dipimpin oleh Bapak Djoko Waluyo (Asdep Urusan Pasar Modal, Perbankan, dan LKBB) didampingi wakil dari Direktorat Kredit, BPR, dan UMKM Bank Indonesia (Ibu Meganingsih), Plh. Kepala Biro dan SDM Provinsi DIY (Bapak Sugeng Purwanto), dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Selatan (Bapak Bambang Supriyadi).

Dalam Presentasinya, Ibu Meganingsih menjelaskan mengenai pertumbuhan PDB 2011 yang masih cukup tinggi yaitu 6,5% masih cukup tinggi dibanding tahun 2010 sebesar 6,1%, pertumbuhan ini masih dipengaruhi oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restaurant, serta pengangkutan, dan komunikasi. Baki debet KUR pada Desember 2011 mencapai Rp 29,49 triliun meningkat Rp 14,90 triliun atau 102,09% (yty). Penyaluran KUR pada usaha mikro mencapai Rp 12,69 triliun (43,04%) sedangkan usaha kecil mencapai Rp 15,10 triliun (51,19%) dan usaha menengah mencapai Rp 1,70 triliun (5,77%), dengan Non Perfomong Loan (NPL) tercatat sebesar 2,10%, sedangkan klaim KUR mancapai Rp 2,22 triliun  atau sebesar 4,13%. Dari pengajuan klaim tersebut , klaim yang dibayarkan mencapai Rp 1,19 triliun atau 54,12%, sisanya merupakan klaim yang ditolak sebesar Rp 0,24 triliun ( 10,69%) dan klaim dalam proses sebesar Rp 0,78 triliun (38,19%), sehingga memerlukan kewaspadaan bagi semua pihak.

Semantara itu, dalam presentasinya Bapak Sugeng Purwanto (Plh. Kepala Biro dan SDM Provinsi DIY, menjelaskan tentang pengalaman mengenai perkembangan penyaluran KUR di daerahnya yang dimulai dengan penjelasan sekilas mengenai provinsi DIY. Dimana dengan tingginya jumlah penduduk yang berimplikasi pada sarana dan prasarana yang harus di sediakan oleh pemerintah daerah, sehingga dalam perluasan KUR di DIY pemerintah daerah membentuk Tim Pemantau Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUR, yang secara efektif turut mempersiapkan  UMKM yang produktif sebagai calon debitur baru KUR, untuk melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak terkait. Implementasi rencana tindak dilakukan dengan melakukan agenda kegiatan yang dilakukan antara lain mengadakan pertemuan rutin bulanan, melaksanakan kerjasama dengan Bank Indonesia selaku pengawas perbankan, melaksanakan kajian-kajian mengenai program KUR dan mendeteksi penyebab utama kurang optimalnya program KUR.

Sedangkan Bapak Bambang Supriyadi (Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Selatan) mempresentasikan peranan UMKM di Kalimantan Selatan yang memegang peranan strategis dalam perekonomian daerah, dengan jumlah UMKM 394.211 unit (komposisi usaha mikro (83,36%), usaha kecil (15,94%), dan menengah (0,56%) sehingga mampu menyerap tenaga kerja  sebanyak 740.478 orang dengan komposisi UMKM 92,57% dan skala besar 7,43%. Dalam perluasan KUR pemerintah daerah memprioritaskan pada sektor pertanian, kelautan dan perikanan, industri, dan kehutanan. Sedangkan untuk mengatasi permasalahan yang timbul pemerintah daerah melakukan kegiatan strategis diantaranya adalah membentuk Tim Pokja (masih dalam konsep), Sosialisasi (melalui pertemuan tatap muka, radio, dan brosur), Pelatihan (melibatkan tenaga pendamping dan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB), Fasilitas Penunjang (menyusun basis data untuk kabupaten dan kota), dan workshop, seminar, FGD, dan pengembangan lembaka linkage.

 

Sesi Tanya Jawab:

Pertanyaan:

a. Asfan (Biro Perekonomian Daerah Jawa Tengah)

1. Terdapat Permasalahan KUR yaitu masih tingginya suku bunga KUR Mikro sekitar 22%, karena skala usaha mikro maka menanggung biaya/beban yang sangat tinggi, permasalahan sudah diketahui (identifikasi) pusat tapi belum ada perkembangan penyelesaian permasalahan. Apabila Bank melakukan penurunan suku bunga maka dampak penurunan suku bunga hanya pada kurangnya laba yang diterima Bank penyalur kredit KUR Mikro.

2. Masih dijumpai adanya prosedur linkage program yang masih berbelit sehingga kedepan mohon kiranya dapat dipermudah melalui penyaluran KUR, Koperasi, dan Simpan pinjam.

 

b. Romelus Far-far (Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Maluku)

1. Masih sulitnya mendapatkan data by name dan address bagi penerima KUR, sehingga pemda tidak dapat melakukan sinergisme dengan perbankan untuk melakukan pembinaan UMKM. Untuk menjaga kerahasiaan perbankan pemda tidak menginginkan data jumlah pinjaman para debitur KUR.

2. Dalam menyalurkan KUR perbankan hanya mengejar dari sisi kuantitas saja, tidak/belum mengejar kualitas utamanya penanggulangan kemiskinan?.

 

 

c.  Ketut Widana Karya (Jamkrida Bali).

1. Adanya regulasi yang mengatur perusahaan penjaminan adalah BUMN/Swasta bukan BUMD sehingga hal ini mempengaruhi gerak operasional Jamkrida.

2. Belum terdapat Penyertaan Modal Negara kepada Pemerintah Daerah (Perusahaan Jamkrida) apabila terdapat klaim yang bermasalah, permasalahan ini akan mempengaruhi modal dari Jamkrida.

3. Apakah dimungkinkan melakukan penjaminan KUR, jamkrida kepada KUR yang berasal dari bank BUMN?. 

 

Jawaban:

Bank Indonesia:

1. Tingkat suku bunga mikro lebih tinggi dari pada retail hal ini disebabkan karena adanya biaya operasional bagi kredit mikro yang lebih tinggi.

2. Perbankan sesuai dengan regulasi yang ada tidak memberikan daftar debitur KUR, yang bisa dilakukan adalah melakukan pendataan terhadap upacara penerimaan KUR.

3. Berdasarkan MOU Bank akan memeberikan kredit setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang, namun dalam praktiknya bank melakukan kegiatan langsung kepada UMKM, sehingga Pemerintah Daerah (Pemda) mendapat kesulitan dalam pembinaan terhadap UMKM.

4. Selama ini Spread antara KUR sangat tipis jika dibandingkan dengan tingkat suku bunga dengan menggunakan skema kredit yang lain (lebih memungkinkan untuk diteruspinjamkan  kepada end user ) yang menjadi perhatian adalah pemberian bunga oleh IKM kepada end user (tinggi suku bunga maksimal 22%).

Bapak Djoko Waluyo:

Belum ada peraturaan yang mengatur kerjasama antara Jamkrida dengan BUMN tetapi perlu dilihat dan diperhatikan adalah kapasitas dari Jamkrida itu sendiri baik kapasitas modal dan gearing ratio dalam menjamin kredit KUR.

 

Rekomendasi:

a. Dilakukan pembahasan lebih lanjut pengembangan Rencana Tindak Perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam bentuk diskusi atau round table terbatas antara Kementerian teknis bersama-sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk saling berinteraksi menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masing-masing sekaligus solusi penyelesaiannya.

b. Dilakukan pertemuan lanjutan yang lebih khusus antara Kementerian teknis dan Pemerintah Daerah (Pemda) yang diisi dengan materi tentang peran Badan Layanan Umum (BLU), Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), pengembangan UMKM, dan sebagai alternatif sumber pembiayaan dan lembaga linkage.

 

Penutupan:

Upacara penutupan oleh Deputi Koordinasi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Bapak Erlangga Mantik dibacakan oleh Bapak Djoko Waluyo selaku Asdep Urusan Pasar Modal, Perbankan, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Dalam sambutan penutupan Forum Koordinasi Rencana Tindak Perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Ucapan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan rahmat dan ijinNya sehingga acara Forum Koordinasi Rencana Tindak Perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pemerintah Daerah Provinsi telah selesai.

b. Diharapkan materi yang disampaikan oleh Para Narasumber, antara lain Program dan Kegiatan Perluasan KUR di sektor pertanian, perikanan & kelautan, kehutanan dan industri kecil, dukungan fasilitasi Bank Indonesia dalam pemberdayaan UMKM serta kegiatan dua Pemerintah Daerah (D.I Yogyakarta dan Kalimantan Selatan) dalam perluasan KUR, dapat memperkaya pengetahuan Kita dalam pengembangan UMKM di daerah dengan tetap memperhatikan potensi daerah masing-masing.

c. Forum Koordinasi Rencana Tindak Perluasan KUR dapat menjadi media komunikasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah/Provinsi dengan Komite Kebijakan KUR atau dengan Instansi Terkait Lainnya.

d. Sekali lagi, diucapkan terima kasih kepada para perwakilan Pemerintah Daerah, para anggota Tim Pelaksana Komite Kebijakan KUR  serta semua yang hadir atas partisipasinya dalam Forum Koordinasi Rencana Tindak Perluasan KUR.

e. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan niat baik Kita semua.    

 

 

 

Berita "Sosialisasi" Lainnya



.